Palapa Ring Jilid 2

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, memastikan proyek Palapa Ring akan dimulai pelaksanaannya pada 30 November 2009.

"Palapa Ring untuk wilayah timur Indonesia atau jilid 2 ini akan dilaunching30 November 2009," kata Tifatul Sembiring, setelah membuka Lokakarya Manajemen Bencana Kepanduan Asia-Pasifik di Kompleks Gerakan Pramuka Cibubur, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, awal pelaksanaan pembangunan fisik kabel serat optik sepanjang 11 ribu km tersebut rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut rencana Presiden akan menggelar telekonference dengan masyarakat di kawasan timur Indonesia menandai dimulainya mega-proyek tersebut.

"Program ini memang masuk dalam prioritas Depkominfo untuk program 100 hari pertama," katanya.

Ia mengatakan, proyek itu difokuskan pada kawasan Indonesia Timur karena infrastruktur telekomunikasi wilayah Indonesia Barat telah terintegrasi dengan baik sebelumnya.

Pihaknya sendiri memastikan pada 2010 akan turut mendanai proyek Palapa Ring melalui pemberian insentif kepada Konsorsium Palapa Ring.

Pihaknya berencana menggunakan anggaran dari pos Universal Service Obligation (USO) yang besarnya rata-rata Rp1,2 triliun per tahun.

Ia menilai, peta infrastruktur telekomunikasi di Indonesia sampai saat ini masih sangat menyedihkan karena hanya mengintegrasikan bagian barat wilayah Indonesia saja.

Proyek Palapa Ring sempat berjalan tersendat karena Konsorsium Palapa Ring sebagai investor dan pelaksana yang beranggotakan operator telekomunikasi swasta perlahan berguguran anggotanya.

Dari semula beranggotakan enam operator, sekarang hanya tiga operator yang bertahan yakni PT Telkom, PT Indosat, dan PT Bakrie Telecom (B-Tel), setelah PT Exelcomindo menyatakan mundur belum lama ini.

Otomatis nilai investasi yang mereka kumpulkan terus tergerus dan terdiferensiasi menjadi hanya 150 juta dolar AS yang tersisa saat ini. Jumlah itu datang dari PT Telkom 90 juta dolar AS, 30 juta dolar AS dari Indosat, dan 30 juta dolar AS dari PT B-Tel.

Jumlah itu juga sempat terdiferensiasi karena berubahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS.

Ketua Konsorsium Palapa Ring, Rakhmat Hidayat, belum lama ini mengatakan, keterlibatan pemerintah dalam proyek pembangunan serat optik di wilayah timur Indonesia tersebut mutlak diperlukan.

Bahkan pihaknya sudah lama mengusulkan hal itu dengan berbagai pertimbangan serius.

"Kita menyambut baik niat pemerintah itu, kita sudah bicarakan beberapa kali bahwa pemerintah harus membantu. Sebab kita dengan dana yang kita miliki masih mempunyai keterbatasan," katanya.

Apalagi, menurut dia, sudah merupakan hal yang jamak di negara-negara lain, pemerintah ikut serta membangun jaringan infrastruktur telekomunikasi.

Depkominfo menyatakan sampai saat ini masih menyiapkan skema insentif yang akan diberikan kepada konsorsium karena masih harus dibahas di Depkeu.

Sebanyak 40 Negara Pelajari Bahasa Indonesia

MAKASSAR, KOMPAS.com — Sedikitnya 40 negara di dunia telah mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa asing pada sektor pendidikan, mulai pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

"Bahasa Indonesia semakin banyak diminati oleh masyarakat dunia, terbukti hingga saat ini lebih kurang 40 negara telah mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa asing," kata salah seorang guru besar Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin (Unhas), DR Aspar Rahman di Makassar, Rabu (7/10).

Dia mengatakan, sebagai bukti ketertarikan negara asing mempelajari bahasa Indonesia, pada Oktober 2004 pernah digelar konferensi internasional pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing yang dilaksanakan di Unhas.

Menurut dia, dengan semakin banyaknya pihak yang mempelajari bahasa Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa bahasa yang lahir dari Sumpah Pemuda tersebut memiliki potensi untuk sejajar dengan bahasa lainnya sebagai bahasa asing di dunia.

"Melalui bahasa Indonesia, masyarakat dunia dapat mengenal lebih dekat budaya dan bangsa Indonesia," katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjutnya, tidak mengherankan apabila saat ini sudah banyak lembaga-lembaga bahasa Indonesia yang dikembangkan baik di dalam maupun luar negeri.

"Dengan mengajarkan bahasa Indonesia bagi pihak asing, maka dapat menghubungkan pemahaman lintas budaya melalui pengajaran yang dikembangkan di luar negeri," katanya.

Sementara negara yang paling intens mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing di sekolah, di antaranya Jepang, Malaysia, Singapura, dan Australia.

PLN melakukan pinjaman senilai 293 juta dollar

Jakarta (ANTARA News) - PT PLN (Persero) menargetkan dapat menandatangani pinjaman senilai 293 juta dolar AS pada Juni mendatang, dana yang akan digunakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU) Pacitan, Jatim, yang berkekuatan 2 x 315 MW.

Wakil Dirut PLN Rudiantara sebelum rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta Senin mengatakan, sekarang PLN masih bernegoisasi dengan perbankan dari China.

"Kami targetkan bulan depan dapat ditandatangani," ujarnya.

Ia mengatakan, PLTU Pacitan merupakan salah satu proyek 10.000 MW yang pinjaman valasnya masih dalam proses negosiasi dengan total sekitar satu miliar dolar AS.

Pinjaman rupiah PLTU Pacitan senilai Rp1,045 triliun sudah ditandatangani dengan Bank Bukopin.

Jadwal operasi komersial (comercial on date/COD) PLTU Pacitan yang kontrak pembangunannya ditandatangani pada 7 Agustus 2007, untuk unit pertama adalah Februari 2010 dan unit kedua Mei 2010.

Selain Pacitan, proyek lain yang tengah dalam tahap negosiasi pinjaman valas adalah PLTU Tanjung Awar-Awar 2x350 MW sebesar 371 juta dolar AS dengan Bank of China.

Sama seperti Pacitan, pendanaan rupiah proyek Tanjung Awar-Awar sudah ditandatangani dengan konsorsium BNI dan BRI senilai Rp1,15 triliun.

Pinjaman valas proyek PLTU Adipala 1x660 MW senilai 467 juta dolar AS juga masih dalam tahap negosiasi dengan China Development Bank dan Barclays.

Untuk pinjaman rupiah proyek Adipala belum ditandatangani.

Proyek 10.000 MW terdiri dari 35 unit PLTU yakni 10 unit berkapasitas 7.490 MW di Jawa dengan pinjaman valas 3,827 miliar dolar AS dan rupiah Rp13,281 triliun.

Selain itu, sebanyak 25 proyek lainnya di luar jawa berdaya 2.065 MW dengan pinjaman valas 1,044 miliar dolar AS dan rupiah Rp4,579 triliun. (*)

Pemerintah diharapkan Kurangi Utang Luar Negeri

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat ekonomi Faisal Basri mengharapkan pemerintah secara bertahap dapat mengurangi utang luar negeri yang jumlahnya kini mencapai Rp1.667 triliun dan sebagian dipakai untuk menutupi utang lama.

"Ke depannya pemerintah diharapkan dapat mengurangi utang tersebut dengan melakukan efisiensi serta dikelola secara produktif," kata Faisal Basri di Jakarta, Senin.

Diakuinya bahwa semua negara di dunia mempunyai utang luar negeri, namun tergantung dari negara bersangkutan apakah dapat mengelolanya secara terbuka dan efisien atau tidak.

"Jangankan negara berkembang seperti Indonesia, Amerika Serikat yang merupakan negara maju mempunyai utang luar negeri. Tapi di negara tersebut penerapan efisiensi sudah lebih bagus," katanya.

Menurut dosen Univeritas Indonesia itu, pemerintah selama ini masih meminjam dari luar negeri yang sebagian untuk membayar utang terdahulu.

"Kita tak pungkiri pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminjam uang luar negeri sebagian digunakan untuk menutupi utang lama," katanya.

Alasan masih tergantung dengan pinjaman luar negeri, kata Faisal Basri karena sumber daya alam yang dimiliki belum sepenuhnya bisa dikelola.

Untuk mengelola sumber daya tersebut diperlukan teknologi yang biayanya cukup besar, sedangkan dana dari APBN untuk mengelola dan membangun infrastruktur belum sepenuhnya mencukupi.

"Oleh karena itu jalan satu-satunya untuk dapat mewujudkan adalah dengan memanfaatkan dana yang ditawarkan oleh negara lain," ucapnya.

Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan penurunan, namun posisi utang luar negeri Indonesia mengalami peningkatan dari Rp1.294,8 triliun pada 2004 meningkat Rp1.667 triliun pada 2009. "Tetapi utang tersebut lebih banyak digunakan untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo," katanya.(*)

Indonesia Rencanakan Pameran Industri dengan Perancis

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia dan Prancis berencana mengadakan pameran produk kerajinan dan industri dalam rangka meningkatkan kerja sama kedua negara menghadapi krisis keuangan global.

Duta Besar Prancis untuk Indonesia Philippe Zeller menyampaikan hal tersebut dalam suatu forum diskusi bersama wartawan dan pengusaha di Jakarta, Selasa.

"Krisis finansial ini bukanlah alasan untuk mengurangi hubungan Indonesia Prancis," kata Dubes Zeller. Ia menyebutkan peranan Indonesia yang semakin penting sebagai anggota G-20.

Sehubungan dengan persiapan kegiatan tersebut, lanjutnya, Asosiasi Kamar Dagang Indonesia dan Prancis selaku pemrakarsa sedang melakukan pengaturan lebih terperinci agar pameran dapat dilaksanakan di Paris, Lyon dan Marseille pada 2010.

Meskipun belum ditetapkan dalam jadwal yang pasti usaha awal persiapan sudah dilakukan seperti kunjungan ke Kadin Balikpapan serta kerjasama dengan kabupaten Bantul untuk produk kerajinan seperti mebel dan kerajinan bambu.

"Cara terbaik untuk mempersiapkannya adalah bekerjasama dengan asosiasi kamar dagang lokal di tiap provinsi," kata Zeller.

Target yang ditetapkan adalah lebih dari 200 produk kerajinan dan industri di antaranya bagian pesawat, kereta api dan bisnis kelautan.

Dubes Zeller menambahkan, Prancis melalui ADB (Badan Prancis untuk Pembangunan) telah menyiapkan sekitar 300 juta dolar AS tahun ini untuk mendukung kebijakan terkait isu perubahan iklim dan reboisasi di Kalimantan, tanaman bakau di pesisir Sumatra dan konservasi alam di Papua.

Forum diskusi itu terselenggara berkat kerjasama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Konfederasi Jurnalis ASEAN (CAJ) dan Departemen Komunikasi dan Informatika.
(*)

COPYRIGHT © 2009

Turkey in talks with Russia, Ukraine to end gas dispute

Ankara (ANTARA News/Xinhua-OANA) - Turkey`s Energy and Natural Resources Minister Mehmet Hilmi Guler said on Saturday Turkey was holding talks with Russia and Ukraine to end their natural gas dispute.

Turkey continued its mediation to solve the natural gas dispute between Russia and Ukraine, Guler was quoted as saying by the semi-official Anatolia news agency.

"We have talked with Gazprom (Russia`s gas company) and Naftogaz (Ukraine`s gas company), and the energy ministers of two countries," Guler said.

Guler said he met Ukrainian Ambassador Sergiy Korsunsky to Turkey on Thursday, and discussed recent developments and proposals for a settlement.

Korsunsky conveyed him a letter signed by deputy prime minister of Ukraine, head of Naftogaz executive board and European commissioner for energy, which is about Ukraine`s demands from Turkey for a settlement, Guler said.

Turkey knew well about its responsibilities to provide natural gas for not only its citizens but also for Europe, and hoped that the dispute would be solved as soon as possible, according to the minister.

On Jan. 6, Guler announced the flow of natural gas from the western line of Russia to Turkey via Ukraine completely stopped.

Russia cut off gas supply to Ukraine on New Year`s Day after the two countries failed to come to terms on Ukraine`s payment of arrears and prices for 2009.

A week later, Russia stopped pumping all gas to Europe through Ukraine, saying it had been forced to do so because Ukraine closed down all gas transit routes to Europe.

European Union (EU) energy experts urged European producers on Friday to hike production as Russian gas supplies to Europe via Ukraine remained cut-off.

"The extent of the current gas crisis is unprecedented in European history," energy experts from the 27 EU member states said in a statement after a meeting with industry representatives under the framework of the EU`s gas coordination group on Friday in Brussels.

They discussed the impact of the current gas crisis and evaluated each country`s situation.

As a short-term measure, EU energy experts called for the increase of production in Norway, the Netherlands, Britain, Romania and Poland to compensate the loss of Russian gas, to the maximum capacity of production and transport means.

"For example, the Netherlands said (it) could increase its production by 10 percent during two weeks," they said.

Another proposal is to increase the withdrawal from gas storage to the maximum capacity, which many EU countries had already been forced to do.

Some most affected EU countries have also implemented fuel switching, replacing gas with other energy sources, while Bulgaria and Slovakia introduced limitation of gas consumption for industry and Hungary temporarily limited gas supplies to large consumers.

EU energy experts said the current crisis showed the need for the quick implementation of mid-long term measures, such as to improve interconnectivity between member states, diversify energy sources and increase investment in storage.

All Russian gas supplies to Europe via Ukraine were shut down on Wednesday as a gas row between Russia and Ukraine escalated, causing a supply crisis for a number of EU countries.

At least 15 European nations, mostly in Central and Eastern Europe, had reported a halt in Russian gas shipments by Wednesday.

Caught up in the gas row and hit by freezing weather, several EU countries were faced with a serious gas crisis, with factories shut down, schools closed and thousands of people left without gas for heating.

Anggaran Amerika Defisit 438 Dolar

Defisit Anggaran AS Jadi 438 Miliar Dolar

Washington, (ANTARA News) - Defisit anggaran pemerintah AS menggelembung pada tahun fiskal 2008 menjadi 438 miliar dolar AS atau 3,1 persen dari produk domestik bruto (PDB), ketika penurunan ekonomi mulai terasa, Kantor Anggaran Kongres (CBO) mengatakan, Selasa.

Perkiraan tersebut dibandingkan dengan kekurangan 162 miliar dolar AS yang mencerminkan 1,2 persen dari PDB pada tahun fiskal 2007, kata CBO, yang memonitor belanja federal atas nama Senat dan DPR, demikian diwartakan AFP.

"Itu sekitar 31 miliar dolar AS lebih tinggi dibanding defisit 407 miliar dolar AS yang diproyeksikan pada musim panas ini, terutama diakibatkan oleh penerimaan yang lebih rendah dari yang proyeksikan dan belanja yang lebih tinggi dari yang diperkirakan untuk pertahanan dan jaminan simpanan," katanya.

Dalam Kajian Anggaran Bulanan, CBO mengatakan pajak pendapatan perusahaan turun sekitar 65 miliar dolar AS selama tahun fiskal 2008, yang berakhir pada 30 September, sebagai refleksi dari "kelemahan dalam penerimaan perusahaan sepanjang tahun fiskal tersebut".

Sementara belanja pertahanan melonjak sebesar 11 persen, lompatan tertinggi sejak 2004, sementara Federal Deposit Insurance Corporation membayar 23 miliar dolar AS untuk menutup simpanan yang dijaminkan di lembaga keuangan yang ambruk.

Pada Juli, mitra CBO di Gedung Putih, Kantor Manajemen dan Anggaran, mengatakan defisit anggaran itu akan melonjak hingga rekor 482 miliar dolar AS, kebanyakan karena stimulus ekonomi darurat dan perekonomian yang melambat.

Ramalan itu mengindikasikan bahwa presiden AS ke depan, yang akan menjabat pada Januari menyusul pemilihan pada 4 November, akan mewarisi sejumlah keputusan belanja yang tegas mulai hari pertama di Gedung Putih.(

Perdagangan Saham DIhentikan

BEI Baru Pertama Kali Suspen Perdagangan, Akibat Anjloknya Indeks

Jakarta (ANTARA News) - Bursa Efek Indonesia (BEI) baru pertama kali melakukan penghentian sementara (suspen) terkait penurunan indeks yang tajam.

"Ini baru pertama kali dilakukan oleh otoritas bursa terkait anjloknya indeks. Dulu pernah, tetapi akibat soal teknis," kata pelaku pasar dari PT Recapital Securities, Poltak Hotradero, kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Poltak mengkritik otoritas bursa yang tidak memberitahu atau mensosialisasi aturan suspen akibat anjloknya bursa ini.

"Bursa tidak memberitahu sebelumnya, sehingga membuat para pelaku pasar yang akan melakukan eksekusi tidak bisa, sehingga banyak yang merasa kecewa," katanya.

Dia juga menyadari bahwa kondisi global yang memaksa otoritas melakukan ini, namun perlu adanya pemberitahuan dulu.

"Seharusnya bursa memberitahu berapa poin penurunan, sehingga investor siap. Kemarin saja turun 10 persen juga tidak disuspen, tapi hari ini langsung disuspen. Tapi ini yang pertama kali mungkin bisa dimaklumi, tetapi jika hal ini terulang lagi akan menurunkan kredibilitas bursa," jelasnya.

Poltak juga mengakui bahwa aturan tentang suspen tersebut pernah dibahas, namun kurang sosialisasi. "Dulu pernah dibahas, namun kurang disosialisasikan sehingga banyak yang tidak tahu," ungkapnya.

Pelaku pasar ini berharap otoritas bursa bisa menentukan besarnya suspen yang diterapkan, sehingga ada "alert" (peringatan) kepada pelaku pasar.

Dengan adanya suspen ini, para pialang di BEI masih menunggu kepastian, apakah suspen ini berjalan sementara atau sepanjang perdagangan Rabu ini.

"Mereka masih menunggu dan duduk santai sambil menunggu kepastian apakah suspen sementara atau sepanjang hari," kata Adi, karyawan dari salah satu perusahaan di Gedung BEI.

Sementara itu, pengamat pasar modal Edwin Sinaga mengatakan, kebijakan manajemen BEI menghentikan perdagangan itu merupakan langkah yang tepat untuk menjaga kepentingan yang lebih besar terutama terhadap pasar modal maupun industri reksadana.

Hal ini juga untuk menjaga dana asing yang ditempatkan di pasar Indonesia tidak semakin besar keluarnya, katanya.

"Indeks yang turun tajam itu terutama diakibatkan krisis keuangan global, sehingga mendorong manajemen BEI segera menghentikan perdagangan saham demi menjaga indeks tak turun lebih jauh," kata Edwin. (*)

Riau Tawarkan Sejumlah Proyek

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau menawarkan investor untuk menanamkan modalnya di sejumlah proyek agrobisnis, infrastruktur, dan pariwisata, di 11 kabupaten/kota dengan janji bebas pungutan liar dan pelayanan cepat.

Kepala Badan Promosi dan Investasi Riau, Tiolina Pangaribuan, di Jakarta, Kamis, mengatakan, untuk menarik investor pihaknya akan melakukan kegiatan Riau Expo yang akan berlangsung di Pekanbaru pada 9-17 Agustus.

Kegiatan itu ditargetkan akan diikuti sebanyak 100 investor, dan saat ini sejumlah investor dari Singapura, Thailand, Jepang, dan Timur Tengah sudah menyatakan hadir.

Tiolina mengatakan, Pemprov Riau melarang pemerintah kabupaten/ kota menerapkan peraturan daerah yang tidak baik bagi iklim investasi.

"Kami sudah melakukan penertiban dan konsolidasi untuk mendukung iklim investasi yang baik," katanya. Ia melanjutkan, jika perda itu hanya untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) dan bertentangan dengan peraturan Pemprov Riau, maka perda di kabupaten/kota dilarang diterapkan lagi.

Tiolina mengatakan, banyak menemukan perda yang diberlakukan oleh pemkab/kota di Riau yang ujung-ujungnya berupa pungutan liar.

Pemprov, kata Tiolina, akan terus memperbaiki iklim investasi, terutama pelayanan izin di kantor pelayanan terpadu. Saat ini, lanjutnya, terdapat enam kabupaten/kota yang memberikan pelayanan investasi terpadu.

Pemprov Riau, kata Tiolina, juga akan membenahi permasalahan yang dihadapi oleh investor seperti masalah keamanan, aksi buruh, oknum birokrat, dan oknum kepolisian.

Menurut dia, iklim investasi di Riau semakin membaik sejak empat-lima tahun terakhir, dan menempati peringkat empat besar investasi nasional.

Dia optimistis Riau Expo dapat meningkatkan investasi, serta promosi produk-produk usaha kecil dan menengah. Tiolina juga yakin Riau Expo akan lebih berhasil dibanding Riau Investment Summit 2007 yang menghasilkan 15 nota kesepahaman (MoU).

lebih lengkap--->>>>>

INDONESIA Akan Krisis

Oleh : Wahyu Nugroho
E-mail : wahyu90@gmail.com

INDONESIA
Akan Menghadapi Krisis ?

Sri Mulyani : “Situasi saat ini mirip krisis”

Kalimat tersebut merupakan kutipan langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sebuah konferensi pers. Pernyataan tersebut disampaikan setelah mengikuti pertemuan internasional dengan para pejabat Bank Pembangunan Asia (ADB) dan konsultan asing di Kyoto, Jepang. Para pejabat Bank ADB menjelaskan hasil analisanya, bahwa kondisi negara-negara Asia saat ini sudah mirip kondisi tahun 1997 dalam pertemuan tersebut.
Namun menteri perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia (BI) tidak sependapat dengan apa yang dikatakan Menteri Keuangan. Kabar bahwa keadaan Indonesia cukup mengkhawatirkan membuat masyarakat resah. Dampak akibat krisis pada tahun 1997/1998 masih membekas, inflasi masih terus terjadi.
Apa yang disampaikan Menteri Keuangan bahwa kondisi perekonomian Indonesia cukup mengkhawatirkan bukanlah isu baru. Para ekonom domestik yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit telah menyampaikan kekhawatiran akan terjadinya kembali krisis ekonomi. Sejak Januari peringatan tersebut telah diberikan, bahkan Tim Ekonomi sudah diminta untuk mengubah haluan kebijakan ekonomi untuk menghindari krisis. Sayang, peringatan itu hanya dianggap angin lalu oleh Tim Ekonomi SBY-JK.
Potensi Krisis
Sebenarnya setiap negar yang pernah menghadapi krisis, berpotensi kembali dilanda krisis. Apalagi jika membaiknya ekonomi dikarenakan utang luar negeri, bukan dari kinerja ekspor ataupun investasi. Telah kita ketahui “dokter” krisis moneter dunia adalah IMF, siapapun yang menjadi pasiennya, apapun bentuk sosial-budaya serta kebijakan ekonominya, obatnya sama : UTANG. Setiap negar diguyur oleh utang luar negeri, dan mendorong perombakan struktur ekonomi di berbagai sector agar lebih terintegrasi dengan ekonomi global yang sarat dengan kepentingan negara besar.
Sebagai contoh, Argentina yang menjadi pasien IMF sejak 1970 bergabung dengan IMF pada tahun 1999 terjadi krisis kembali. Sembuh sementara namun kemudian kambuh lagi. Hal yang sama pernah terjadi pada Brazil, Paraguay, Turki, Rusia, dan sebagainya.
Meskipun kerjasama dengan IMF telah berakhir dan utang IMF telah terbayar, Indonesia masih terbelit hutang, bahkan menambah utang pada Bank Dunia dan ADB. Serta Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Privatisasi pun masih terjadi, bahkan menteri BUMN yang baru menegaskan akan segera melakukan PRIVATISASI pada BUMN. Belum lagi liberalisasi yang terus digemborkan.
Krisis mungkin terjadi karena Indonesia saat ini mengalami stabilitas makroekonomi yang semu, yang bukan didukung oleh meningkatnya daya saing maupun produktifitas di sector riil. Tingginya cadangan devisa, salah satu indikasi makroekonomi yang melonjak tajam bukanlah suatu prestasi, karena itu terjadi kaibat masuknya Hot Money. Dana-dana jangka pendek dengan deras masuk ke Indonesia, Hot money inilah yang membahayakan Indonesia. Memang sector finansial telah mengalami kenaikan yang cukup besar. Namun jika uang yang masuk dengan cepat mereka tarik kembali dengan cepat pula, apa yang terjadi dengan Indonesia? KRISIS!. Indonesia akan kekurangan dana.
Namun kita sebagai warga negara yang baik tentunya tidak menginginkanya, bukan begitu?. Tidak ada yang menginginkan krisis terjadi kembali. Kita hanya bisa berharap agar semua itu tidak terjadi, Tim Ekonomi SBY-JK bisa menyelesaikan masalah ini, dan kita menjalankan hidup dengan tenang kembali, tanpa dihantui rasa takut, itulah yang kita inginkan!. Semoga…..
Dilansir dari AL ISLAM edisi 355 /tahun VIII